pancamerdeka.com – Tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka kembali diskusi serius tentang akses pendidikan dasar di Indonesia. Anak berusia 10 tahun berinisial YBS ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri pada Kamis (29/1/2026), diduga setelah tidak mampu membeli buku tulis dan pena untuk keperluan sekolah. Di balik peristiwa pilu ini, tersingkap beban biaya tersembunyi yang masih membatasi akses pendidikan bagi keluarga miskin.
Secara kebijakan, sekolah dasar tidak lagi memungut biaya pendidikan. Namun di lapangan, akses belajar tidak sepenuhnya bebas biaya.
Biaya Non-SPP yang Kerap Diabaikan
YBS diketahui meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena pada malam sebelum kejadian. Permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Kondisi ekonomi keluarga sangat terbatas. Ibunya merupakan orang tua tunggal yang menanggung lima anak dengan penghasilan tidak tetap.
Dalam kerangka pendidikan dasar, pembebasan SPP sering kali dianggap sebagai tolok ukur utama pendidikan gratis. Namun pada praktiknya, kebutuhan belajar anak tidak berhenti di ruang kelas.
Buku tulis, alat tulis, seragam, hingga kebutuhan transportasi menjadi biaya non-SPP yang harus ditanggung keluarga. Bagi kelompok masyarakat miskin, beban ini bersifat nyata dan berulang.
Beban Kecil yang Berdampak Besar
Secara faktual, biaya buku dan pena yang nilainya relatif kecil dapat menjadi hambatan besar ketika pendapatan keluarga berada pada level minimum. Dalam kasus YBS, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi meski bersifat mendasar.
YBS tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok sederhana. Lingkungan hidupnya mencerminkan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, termasuk sarana pendidikan pendukung.
Dalam konteks ini, biaya non-SPP berfungsi sebagai penyaring diam-diam. Sekolah memang terbuka, tetapi tidak semua anak mampu melangkah masuk dengan bekal yang sama.
Surat Perpisahan dan Temuan Aparat
Polres Ngada menemukan sepucuk surat tulisan tangan di lokasi kejadian. Surat tersebut ditulis menggunakan bahasa daerah dan ditujukan kepada sang ibu. Isinya berupa pesan perpisahan serta permintaan agar sang ibu tidak menangis dan merelakan kepergiannya.
Kasi Humas Polres Ngada Ipda Benediktus E Pissort menyampaikan bahwa tulisan dalam surat telah dicocokkan dengan tulisan korban di buku sekolah dan dinyatakan sesuai. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Temuan ini memperkuat gambaran tekanan psikologis yang dialami korban dalam situasi keterbatasan ekonomi yang berkepanjangan.
Akses Pendidikan yang Masih Bertingkat
Peristiwa Anak SD di NTT ini mendapat perhatian nasional. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut tragedi tersebut sebagai “alarm keras bagi negara,” dan menegaskan bahwa pendidikan dasar seharusnya benar-benar gratis dan inklusif, termasuk perlengkapan belajar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyoroti pentingnya pendampingan keluarga miskin serta ketepatan data penerima perlindungan sosial agar bantuan hadir sebelum tragedi terjadi.
Dalam sudut pandang ini, tantangan utama pendidikan dasar bukan lagi soal akses sekolah, melainkan kemampuan sistem menjangkau biaya-biaya kecil namun krusial. Beban non-SPP yang tidak terkelola berujung pada akses pendidikan yang masih bertingkat—terbuka secara kebijakan, terbatas dalam realitas.
