pancamerdeka.com – Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi tidak menghentikan keseluruhan proses hukum. Di balik keputusan tersebut, terdapat tersangka lain yang posisinya tetap berada dalam jalur penyidikan, menandai pemisahan penanganan perkara dalam satu rangkaian kasus yang sama.
Posisi Hukum Tersangka yang Tidak Mendapat SP3
Secara faktual, Polda Metro Jaya memastikan bahwa SP3 hanya berlaku bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Terhadap tersangka lainnya, penyidikan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Yang jadi sorotan, langkah ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tidak bersifat menyeluruh, melainkan selektif berdasarkan terpenuhinya syarat restorative justice.
Tahapan Proses Hukum yang Masih Berjalan
Penyidik telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa kepada jaksa penuntut umum pada 13 Januari 2026.
Pemeriksaan Lanjutan dan Pelengkapan Berkas
Di waktu bersamaan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi dan ahli untuk melengkapi berkas perkara. Dalam praktiknya, tahapan ini bertujuan memastikan kepastian hukum bagi para tersangka yang tidak masuk dalam skema penghentian penyidikan.
Makna Pemisahan Perkara dalam Satu Kasus
Yang kerap luput diperhatikan, pemisahan penanganan ini mencerminkan pendekatan hukum yang berbasis pada posisi dan peran masing-masing pihak. Artinya, satu kasus tidak selalu berujung pada satu hasil hukum yang seragam.
Dalam konteks tersebut, penyidik menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dampak Langsung bagi Tersangka Lain
Dampaknya terasa langsung bagi tersangka yang perkaranya masih berlanjut. Mereka tetap berada dalam proses pembuktian hukum, terlepas dari adanya perdamaian yang terjadi pada pihak lain.
Kesimpulannya sederhana, SP3 Eggi Sudjana tidak menutup perkara ijazah palsu Jokowi secara keseluruhan. Proses hukum terhadap tersangka lain berjalan di rel yang berbeda, menegaskan prinsip bahwa setiap subjek hukum diperlakukan sesuai perannya masing-masing.
