pancamerdeka.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh memberikan perlindungan dan santunan bagi seluruh korban terdampak musibah longsor di TPST Bantargebang yang terjadi pada Minggu siang.
Musibah yang dipicu curah hujan ekstrem tersebut meruntuhkan sebagian gunungan sampah setinggi 50 meter sekitar pukul 14.30 WIB. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa negara hadir untuk meringankan beban keluarga korban. “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (9/3/2026).
Langkah cepat diambil untuk memastikan penanganan medis terbaik bagi mereka yang terluka. Seluruh biaya pengobatan bagi enam korban selamat kini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta. Operasi tanggap darurat telah diaktifkan sejak laporan pertama diterima guna memprioritaskan keselamatan jiwa dan pemulihan kondisi di lokasi bencana.
Kepedulian Sosial dan Pemulihan Ekosistem
Tidak hanya bagi petugas resmi, perhatian juga diberikan kepada warga sekitar yang menjadi korban, termasuk pemilik warung dan pemulung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa bantuan sosial akan disalurkan secara merata. “Akan diberikan santunan sosial bagi korban terdampak lainnya, termasuk pemilik warung dan pemulung yang bukan berstatus PJLP,” ujar Asep pada Senin (9/3/2026).
Upaya pemulihan lingkungan juga langsung dilakukan dengan mengerahkan 19 unit ekskavator untuk menormalkan kembali aliran Sungai Ciketing. Sungai yang sempat tertutup material longsor sepanjang 40 meter tersebut menjadi fokus utama agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lebih lanjut. Pemerintah optimis normalisasi ini dapat berjalan lancar seiring dengan selesainya proses evakuasi korban.
Harapan dan Langkah Strategis Jangka Panjang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan rasa duka mendalam dan berharap musibah ini menjadi momentum penguatan kerja sama antarwilayah. “Jadikan musibah ini sebagai pembelajaran bagi kita agar senantiasa waspada,” tutur Dedi, Senin (9/3/2026). Sinergi lintas instansi antara Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk menuntaskan pencarian satu korban yang masih hilang.
Sebagai solusi masa depan, pemerintah telah menyiapkan rencana pengalihan sampah ke fasilitas yang lebih modern dan aman. Optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi beban TPST Bantargebang secara signifikan. Dengan sistem manajemen yang lebih baik, diharapkan fasilitas pengolahan sampah Jakarta dapat beroperasi lebih hijau dan aman bagi semua pihak. ***
