pancamerdeka.com – Diskursus mengenai konflik elite PBNU kembali menguat pada Kamis (27/11/2025) setelah Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, menilai dinamika organisasi itu menyerupai partai politik. Ia menyoroti dugaan aliran dana besar yang memicu desakan agar Ketum Yahya Cholil Staquf mundur.
Adib menilai gejolak ini terkait struktur kekuasaan yang tumbuh dalam ekosistem PBNU. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana besar?” ujarnya.
Ia melihat PBNU memiliki daya tarik politik yang terus meningkat. Menurutnya, penempatan kader di berbagai kementerian dan pengelolaan sektor strategis memperkuat persepsi publik soal konsolidasi kekuasaan.
Ia juga menyinggung kasus kuota haji yang menyeret Menag Yaqut Cholil Qoumas. “Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menilai situasi ini menjadi beban tambahan bagi posisi Ketum PBNU.
Adib memandang isu pemurnian khittah hanyalah jembatan menuju konflik yang lebih struktural. “Aliran uang dan isu lain itu alat saja,” ujarnya.
Di sisi lain, Panglima Nabrak, Gus Firman, memandang gejolak elite ini tidak mengguncang struktur kultural NU. “Gempa struktural di elite PBNU tidak berefek signifikan terhadap kekuatan NU,” ujarnya.
Ia menjelaskan konteks historis. “Kekuatan terdiri dari jaringan ulama yang punya ikatan nasab Walisongo,” katanya. Ia menyebut pesantren dan tradisi Aswaja sebagai fondasi yang tak terpengaruh dinamika struktural.
Gus Firman menilai ketahanan kultural NU terbentuk oleh pengalaman panjang. “Bahkan di masa Belanda, Jepang, hingga Orde Baru, akar rumput NU tetap kuat,” ucapnya.
Ia mengajak agar publik tetap tenang. “Jika konflik elite belum selesai, akar rumput tetap baik-baik saja,” katanya.
Sebelumnya, risalah Syuriyah PBNU mencatat adanya indikasi pelanggaran tata kelola keuangan. Pelanggaran itu dinilai bertentangan dengan hukum syar‘i, aturan hukum nasional, dan AD/ART. Temuan tersebut dianggap membahayakan eksistensi badan hukum PBNU. (*)
