pancamerdeka.com — Kasus meninggalnya Irene Sokoy (31) pada 19 November 2025 menggarisbawahi persoalan multidimensi layanan kesehatan di Papua: akses geografis, kapasitas fasilitas, hingga manajemen rujukan. Peristiwa ini terjadi di tengah refleksi dua dekade Otonomi Khusus Papua.
Dari RSUD Yowari hingga empat rumah sakit lain, setiap titik menunjukkan hambatan berbeda. Ketidakhadiran dokter spesialis, NICU penuh, renovasi ruang operasi, hingga dugaan permintaan uang muka menjadi potret kompleksitas layanan.
Di banyak negara berkembang, pola serupa terjadi di wilayah 3T. WHO menekankan pentingnya jaringan rujukan tunggal dan kesiapan PONEK untuk menekan AKI.
Reaksi publik di Jayapura menunjukkan peningkatan kesadaran warga terhadap hak kesehatan. Aksi Pemuda Saireri 20 November menyuarakan kritik keras terhadap prioritas anggaran Otsus.
Gubernur Mathius Fakhiri merespons dengan janji audit fasilitas dan kompensasi keluarga. Senator Filep Wamafma mendorong evaluasi kebijakan rujukan nasional.
Papua, dengan AKI 565, membutuhkan penguatan transportasi medis, tenaga spesialis, serta integrasi pendanaan lintas lembaga. Kasus Irene menjadi cermin tantangan luas yang dihadapi Indonesia di wilayah terpencil. (*)
