pancamerdeka.com – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada akhir November 2025 menunjukkan pertemuan antara anomali iklim dan kerentanan ekologis. BMKG menyebut pemicu utamanya adalah Siklon Tropis Senyar, fenomena langka di Selat Malaka. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menegaskan pada Kamis (27/11) bahwa wilayah dekat khatulistiwa secara teori tidak ideal untuk pembentukan siklon.
Siklon Senyar terbentuk dari Bibit Siklon 95B pada 21 November 2025. Sistem tekanan ini memicu hujan ekstrem selama sepekan dan menciptakan dampak luas di utara Sumatra. Andri menjelaskan bahwa dinamika atmosfer regional kini semakin dipengaruhi anomali iklim global. Kombinasi itu meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem di kawasan tropis.
Di sisi lain, organisasi lingkungan menilai bencana ini tidak dapat dipahami hanya sebagai anomali cuaca. Walhi menempatkannya sebagai puncak krisis ekologis. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna mengungkap pada Sabtu (29/11) bahwa Aceh kehilangan 130.743 hektare hutan dalam periode 2015–2022. Reforestasi berjalan lambat, hanya 785 hektare per tahun.
Jika dilihat secara regional, Sumatra menghadapi tekanan berat. Izin tambang mencapai 2,4 juta hektare, HGU sawit 2,3 juta hektare, dan izin kehutanan 5,6 juta hektare. Legalitas sawit ilegal seluas 3,3 juta hektare di masa pemerintahan Jokowi menambah kompleksitas masalah. Aktivitas PETI di Aceh tersebar di 3.500 hektare.
Di Sumut, Manajer Advokasi Walhi Jaka Kelana Damanik menyampaikan pada Rabu (26/11) bahwa kayu-kayu besar ikut hanyut saat banjir. Ia menilai fenomena itu menunjukkan hilangnya tutupan hutan di kawasan hulu. Kondisi ini berulang tiap tahun saat musim hujan.
Sementara itu, Sumbar mencatat kehilangan 320 ribu hektare hutan primer lembap sejak 2001. Dalam dua dekade, total kehilangan tutupan pohon mencapai 740 ribu hektare. Kota Padang sendiri kehilangan 3.400 hektare hutan, terutama di lereng Bukit Barisan. Tommy Adam dari Walhi Sumbar menegaskan pada Sabtu (29/11) bahwa kerusakan hulu DAS seperti Aia Dingin melemahkan daya redam ekologis kota.
Konteks regional menunjukkan tantangan Indonesia sejalan dengan tren global: cuaca ekstrem meningkat, sementara kapasitas ekologis melemah. Walhi menuntut kebijakan struktural, audit lingkungan, penghentian alih fungsi ruang, serta pelibatan masyarakat adat. Mereka menegaskan mitigasi hanya dapat berhasil jika tata ruang diterapkan konsisten. (*)
