pancamerdeka.com — Rencana Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan sawit di Papua sebagai sumber energi alternatif memicu perdebatan luas tentang arah pembangunan, antara kebutuhan energi nasional dan perlindungan hutan tropis.
Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Senin (16/12/2025), Prabowo menyatakan Papua memiliki ruang besar untuk sawit, tebu, dan singkong guna menekan impor BBM dan beban subsidi negara.
“Kita harus berani mandiri,” ujar Prabowo, menekankan pentingnya kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.
Namun, wacana ini mengingatkan publik pada pernyataan Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024. Saat itu, ia mengatakan, “Jangan takut dengan deforestasi. Kelapa sawit itu pohon.”
Aktivis lingkungan menilai pernyataan tersebut mengaburkan perbedaan antara hutan alam dan perkebunan monokultur. WALHI menegaskan sawit tidak dapat menggantikan fungsi ekologis hutan.
Akademisi kehutanan Universitas Gadjah Mada juga mengingatkan bahwa hutan Papua memiliki struktur ekosistem unik yang menopang keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat.
Di sisi lain, pendukung industri sawit menilai pengembangan sawit dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan wilayah timur Indonesia, jika dijalankan dengan prinsip keberlanjutan.
Papua kini berada di persimpangan kebijakan. Tantangannya adalah memastikan pembangunan energi berjalan tanpa mengorbankan hutan dan ruang hidup masyarakat adat.***
