pancamerdeka.com — Langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional menjadi krusial setelah lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memberikan catatan terkait manajemen utang negara.
Pemerintah diingatkan untuk terus menjaga disiplin fiskal guna mempertahankan peringkat kredit di level BBB. S&P menyoroti beban bunga utang yang meningkat sebagai tantangan utama yang harus diatasi dengan peningkatan pendapatan negara secara berkelanjutan agar tetap berada dalam koridor aman di bawah 15%.
“Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah dan perkembangan pendapatan,” ungkap Rain Yin, analis S&P Global Ratings pada Jumat (27/2/2026).
Komitmen pada Aturan Fiskal yang Mapan
Meski tantangan global meningkat, Indonesia diharapkan tetap teguh pada aturan fiskal yang telah terbukti menjaga stabilitas selama ini. S&P melihat bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia yang berada di kisaran 40% sebenarnya masih relatif aman dibandingkan banyak negara lain di kelasnya.
Namun, fokus kini beralih pada peningkatan Debt Service Ratio (DSR). Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan, termasuk untuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), dijalankan dengan transparansi dan efisiensi tinggi agar tetap memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengganggu kesehatan APBN.
Optimisme Pasar Modal Nasional
Dinamika pasar modal menunjukkan kematangan investor domestik. Meski sempat mengalami tekanan di awal perdagangan Jumat (27/2/2026) hingga menyentuh level 8.168, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan ditutup menguat di level 8.235 dengan nilai transaksi mencapai Rp 38,24 triliun.
Kekuatan pasar ini menjadi sinyal positif bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang baik. Dengan koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah diyakini mampu menavigasi risiko global ini. Kepercayaan investor internasional akan terjaga selama pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam reformasi pasar modal dan tata kelola keuangan negara yang akuntabel. ***
