pancamerdeka.com — Pemerintah menyiapkan aturan nasional PR membaca satu hingga dua buku disertai resensi guna memperbaiki kemampuan literasi yang masih tertinggal secara regional dan global.
Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Munas ke-20 Ikapi di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Mu’ti menyoroti urgensi pergeseran pembelajaran dari sekadar mengerjakan soal menuju kebiasaan membaca dan menulis.
“Kalau tidak bangun budaya membaca dan menulis, kita tidak menjadi bangsa maju,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan literasi sebagai indikator daya saing masa depan.
Guna mendukung rencana ini, pemerintah menyediakan ruang penggunaan Dana BOS hingga 10 persen untuk pembelian buku.
Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menilai hal ini akan memperkuat rantai pasok perbukuan dan mendorong akses bacaan lebih merata.
Di tingkat daerah, inovasi telah berjalan. Sulawesi Barat, misalnya, mewajibkan 20 buku sebagai syarat kelulusan siswa SMA/SMK. Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat menjadi proyek nasional yang inklusif.
Gerakan PR membaca menempatkan sekolah, industri buku, dan masyarakat dalam satu kerangka ekosistem literasi berkelanjutan. (*)
