pancamerdeka.com — Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan merilis buku penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid pada Minggu (14/12/2025) di Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Sejarah Nasional. Proyek ini digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai upaya pembaruan narasi sejarah berbasis riset mutakhir.
Buku tersebut disusun oleh lebih dari 120 penulis dan editor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Pemerintah menyebut publikasi ini dirancang sebagai referensi komprehensif sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga era kontemporer.
Kementerian Kebudayaan menegaskan buku ini tidak dimaksudkan menjadi satu-satunya rujukan pendidikan. Publikasi tersebut diharapkan memperkaya khazanah akademik serta mendukung pendidikan, penelitian, dan kebijakan kebudayaan.
“Sejarah tidak boleh dogmatis. Negara tidak mengatur narasi, yang bekerja adalah para sejarawan dan akademisi,” kata Fadli Zon saat peluncuran, Minggu (14/12/2025). Ia menekankan peran pemerintah sebatas fasilitator.
Catatan Kritis Akademisi
Meski diluncurkan dengan optimisme, sejumlah sejarawan menyampaikan catatan kritis. Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian menilai proyek sejarah berskala negara berpotensi mengarah pada pembakuan narasi. “Sejarah resmi biasanya lahir di negara-negara otoriter,” ujarnya dalam pernyataan, Mei 2025.
Kekhawatiran juga muncul terkait penyajian periode sensitif dalam sejarah Indonesia. Akademisi meminta transparansi metodologi, mekanisme penelaahan sejawat, serta ruang kritik publik yang memadai.
Pemerintah menyatakan polemik tersebut merupakan bagian dari dinamika akademik dan menegaskan buku sejarah ini terbuka untuk evaluasi dan pembaruan.***
