pancamerdeka.com – Pemerintah pusat melakukan investigasi atas meninggalnya Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, yang wafat bersama bayi dalam kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit pada Senin (17/11/2025) dini hari. Peristiwa ini membuka kembali tantangan besar layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia sekaligus memicu evaluasi nasional terkait sistem rujukan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pengiriman tim khusus dari RS Sardjito untuk melakukan audit tata kelola layanan kesehatan di Papua. “Kami kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua,” kata Budi dalam agenda kementerian di Jayapura, Selasa (25/11/2025).
Budi menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah karena fasilitas kesehatan merupakan kewenangan otoritas lokal. Ia menyebut telah berdiskusi dengan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri. “Ini, kan, ada di bawah pemerintah daerah. Jadi harus sowan ke mereka,” ujarnya.
Kasus Irene menggambarkan persoalan sistemik: kelangkaan tenaga spesialis, keterbatasan ruang operasi, dan perbedaan kesiapan antar-rumah sakit. Hal ini bukan hanya terjadi di Papua, tetapi juga di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Dalam konteks global, negara-negara kepulauan seperti Filipina dan Fiji menghadapi tantangan serupa, terutama terkait kesenjangan layanan antara pusat kota dan daerah pinggiran.
Kronologi menunjukkan Irene pertama kali dibawa ke RSUS Yowari pada Minggu (16/11/2025) sore. Dokter menyarankan operasi caesar dan merujuknya ke RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara. Namun perpindahan berulang tanpa tindakan medis membuat kondisi pasien memburuk.
Saat menuju RSUD Jayapura, Irene mengalami kejang. Ambulans kemudian berbelok kembali ke RS Bhayangkara, di mana resusitasi dilakukan. Namun ibu dan bayi tidak dapat diselamatkan.
Tragedi ini menjadi momentum untuk memperbaiki ekosistem layanan kesehatan dari hulu ke hilir: ketersediaan SDM medis, tata kelola rumah sakit, logistik, hingga koordinasi rujukan. Pemerintah pusat berkomitmen mengawal proses pembenahan, sementara pemerintah daerah diharapkan memperkuat eksekusi kebijakan.
Kasus Irene menjadi pengingat bahwa pembangunan kesehatan bersifat multidisipliner dan membutuhkan pendekatan kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi pemerataan. (*)
