pancamerdeka.com — Pertemuan para kiai sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menghadirkan keseimbangan baru dalam konflik internal PBNU. Forum menyatakan pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai AD/ART, namun tetap mendorong klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang disorot Syuriyah.
Arah Konflik Berubah, Keseimbangan Kembali Dicari
Sejak Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 meminta Gus Yahya mundur, dinamika PBNU bergerak cepat. Surat Edaran 26 November 2025 menyatakan pencabutan wewenangnya, tetapi ia menolak. “Prosesnya tidak sah dan saya tidak diberi ruang klarifikasi,” katanya di Tebuireng.
Pertemuan Tebuireng yang dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid menjadi ruang penjernihan. HM Abdul Muid Lirboyo selaku juru bicara menyampaikan empat poin: pemakzulan tidak sesuai AD/ART; ketua umum tetap diminta menjelaskan; Rapat Pleno 9–10 Desember diminta ditunda; penyelesaian internal menjadi prinsip utama.
Menjaga Marwah NU, Menjembatani Dua Kepemimpinan
Bagi Gus Yahya, keputusan para sesepuh memperkuat legitimasi moralnya, meski tanggung jawabnya bertambah. Sementara Rais Aam KH Miftachul Akhyar—yang pada 29 November menyatakan bahwa “terhitung pukul 00.45, Ketua Umum tidak lagi menjabat”—didorong untuk membuka dialog dan meninjau kembali tahapan prosedural.
Risiko dual leadership masih mungkin terjadi bila pleno tetap berjalan. Namun, jika ditunda, peluang rekonsiliasi menguat.
Nuansa Kultural dan Harapan Rekonsiliasi
Para sesepuh menegaskan tujuan mereka menjaga keutuhan NU. KH Umar Wahid mengibaratkan NU sebagai pasien yang kritis tetapi masih dapat diselamatkan. Peneliti BRIN, Lili Romli, mendorong penyelesaian elegan. “NU organisasi besar. Jalan terbaik adalah islah atau percepatan Muktamar,” katanya.
Di tengah situasi nasional yang menuntut ketenangan sosial, keputusan Tebuireng menjadi angin sejuk bagi jamaah dan publik. ***
