pancamerdeka.com — Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk mengejar pelaku manipulasi faktur dagang setelah menerima laporan tertutup dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Langkah ini menjadi titik balik krusial bagi pemulihan kedaulatan ekonomi nasional.
Pemerintah mengantongi data uji petik acak dari tiga pengapalan pada 10 perusahaan sawit berskala besar. Momentum ini mengakhiri kebocoran devisa sistemik yang selama ini menghambat pencapaian target kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik fraud ekspor yang merugikan bangsa hingga Rp15.400 triliun sejak tahun 1991. Pembenahan struktural kini dilakukan secara menyeluruh dan berwibawa.
“900 miliar dollar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dollar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, Saudara-saudara sekalian?” ujar Presiden Prabowo dengan penuh optimisme di depan anggota dewan pada Rabu (20/5/2026).
Menkeu Purbaya memastikan penegakan hukum ini tidak akan berhenti pada komoditas sawit saja. Sistem pengawasan digital yang terintegrasi sedang disiapkan untuk memantau sektor pertambangan secara real-time.
“Laporan sudah disampaikan, nanti ada yang lebih banyak lagi, ini baru CPO nanti ada batu bara juga,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan pada Kamis (21/5/2026).
Sebagai solusi konkret, pemerintah resmi membentuk BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) pada Rabu (20/5/2026). Lembaga ini dirancang untuk mengelola ekspor dengan prinsip transparansi tinggi.
Langkah ini didukung penuh oleh regulasi PP Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan penempatan 100 persen Devisa Hasil Ekspor di bank Himbara mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini membawa angin segar bagi stabilitas moneter dalam negeri.
Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan kehadiran badan baru ini akan meningkatkan kepercayaan global terhadap pasar domestik. Negara hadir memastikan perdagangan berjalan adil, patuh hukum, dan bebas dari manipulasi keuangan. ***
