pancamerdeka.com — Indonesia terus menunjukkan peran kepemimpinan yang elegan di panggung internasional melalui keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP). Di tengah dinamika global yang kompleks, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi ini merupakan langkah bersejarah guna memastikan proses rekonstruksi dan perdamaian di Gaza tetap berjalan. Meski situasi kawasan saat ini mengalami eskalasi, pemerintah tetap menaruh harapan pada forum ini sebagai satu-satunya ruang aktif untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa-bangsa yang tertindas.
Posisi optimistis ini disampaikan oleh pejabat pemerintah, Nusron Wahid, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026). Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan pada setiap upaya perdamaian yang sedang dirintis. “Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tegasnya.
Menjaga Marwah Diplomasi Bebas Aktif
Sejak penandatanganan piagam di Davos pada Januari 2026, Indonesia telah berkomitmen menyumbangkan peran strategis, termasuk rencana pengiriman 8.000 personel militer ke dalam International Stabilization Force (ISF). Komitmen ini dipandang sebagai bentuk nyata tanggung jawab moral Indonesia dalam menjaga stabilitas dunia. Walaupun aktivitas BoP saat ini tengah ditangguhkan sementara (on hold) akibat situasi di Iran, pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara di kawasan Teluk untuk mengoordinasikan langkah-langkah de-eskalasi yang diperlukan.
Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, turut memberikan pandangan yang memberikan pencerahan mengenai landasan keikutsertaan Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa poin-poin dalam perjanjian tersebut, khususnya butir ke-18 dan ke-19, secara eksplisit mencantumkan visi pembentukan negara Palestina yang merdeka. Hal inilah yang menjadi jangkar bagi Indonesia untuk tetap berada dalam forum tersebut, sembari terus melakukan pemantauan ketat terhadap arah kebijakan yang diambil oleh dewan eksekutif BoP.
Langkah Terukur Menuju Solusi Damai
Meskipun terdapat berbagai aspirasi dari ormas Islam dan tokoh masyarakat, pemerintah menyikapinya dengan sikap yang bijaksana dan terbuka. Presiden Prabowo secara ksatria menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan selalu dievaluasi demi kepentingan nasional. Usulan jalan tengah yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, agar Indonesia menggunakan momentum jeda ini sebagai instrumen negosiasi, memperlihatkan betapa matangnya kedewasaan berpolitik bangsa kita.
Keberadaan Indonesia di Board of Peace bukanlah sekadar formalitas, melainkan strategi besar untuk menempatkan suara Indonesia dalam pusat pengambilan keputusan global. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip bebas aktif, Indonesia berupaya memastikan bahwa janji dana rekonstruksi senilai 7 miliar dolar AS benar-benar tersalurkan bagi kemanusiaan. Langkah berwibawa ini diharapkan mampu membawa fajar baru bagi perdamaian yang berkelanjutan di tanah Palestina. ***
