pancamerdeka.com — Setelah banjir bandang melanda Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025, diskusi tentang deforestasi kembali mencuat.
Presiden Prabowo Subianto, dalam Musrenbang 30 Desember 2024, pernah mempertanyakan tudingan bahwa sawit menjadi penyebab deforestasi. “Kelapa sawit ya pohon,” ujar Prabowo waktu itu.
Pernyataan itu kini menuai respons dari para ahli.
Menurut Wong Ee Lynn, penulis lingkungan National Geographic Indonesia, hutan alam memiliki fungsi ekologis kompleks yang tidak dapat digantikan oleh perkebunan monokultur.
“Perkebunan monokultur harus bergantung pada herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam skala besar,” tulis Lynn. Ia menilai kondisi itu justru melemahkan kesuburan tanah dan mematikan organisme penting.
Lynn juga menjelaskan bahwa hilangnya tanaman penutup membuat tanah rentan erosi. Ketika struktur tanah rusak, air hujan tidak lagi meresap, melainkan bergerak cepat sebagai limpasan yang memperparah banjir.
Selain itu, sawit memiliki kebutuhan air tinggi, yang tanpa dukungan tanah hutan menyebabkan kekeringan dan irigasi berlebih. “Hutan meningkatkan kualitas air dengan menyaring polusi dan menahan erosi,” tambahnya.
Fiona McAlpine dari The Borneo Project menegaskan bahwa “monokultur industri tidak mampu menandingi harmoni ekologis hutan asli”. Hilangnya keanekaragaman hayati adalah kehilangan permanen yang tak bisa dipulihkan dengan penanaman satu jenis pohon.
Di lapangan, WALHI Sumatera Utara mencatat kerusakan besar di Batang Toru. Jaka Damanik, Manajer Advokasi WALHI Sumut, menyebut deforestasi di kawasan itu mencapai 30 persen dalam lima tahun. “Bukan warga penyumbang terbesar. Perusahaan tambang, perkebunan, dan proyek energi jadi aktor utama,” kata Jaka pada November 2025.
Dengan luas kebun sawit mencapai 7,9 juta hektare di Sumatera, analisis foto udara menunjukkan lanskap yang seragam dan meminggirkan hutan alam ke area kecil. Krisis ekologis ini disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk dampak banjir terbaru.(*)
