pancamerdeka.com — Langkah besar menuju pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dimulai saat Presiden Prabowo Subianto menyetujui rekomendasi strategis Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026.
Persetujuan ini membawa angin segar bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus utama pada transformasi budaya kerja yang lebih santun dan mengayomi. Agenda demiliterisasi yang diusung bukan sekadar perubahan atribut, melainkan upaya tulus untuk mendekatkan hati nurani Polri dengan denyut nadi masyarakat.
Salah satu poin yang membangkitkan optimisme adalah komitmen untuk memperkuat Kompolnas menjadi lembaga pengawas yang benar-benar berwibawa dan mandiri. Dengan keputusan yang bersifat mengikat, Kompolnas akan menjadi benteng bagi integritas Polri dalam menjalankan tugas mulia melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
DPR RI menyambut baik momentum ini dengan rencana tindak lanjut revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 usai masa reses. Sinergi antara pemerintah dan parlemen diharapkan melahirkan regulasi yang mampu menjawab harapan rakyat akan sosok polisi yang cerdas, tegas, namun tetap rendah hati.
“Pada prinsipnya, Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi hasil pertemuan di Istana.
Reformasi yang dicanangkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dasar agar tidak lagi bersifat kaku dan militeristik. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya besar untuk mencetak personel yang memiliki kedalaman spiritual dan ketajaman intelektual dalam melayani publik tanpa kekerasan.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar pengangkatan pucuk pimpinan Polri tetap melibatkan persetujuan rakyat melalui DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban demokrasi. Hal ini memastikan bahwa sosok yang memimpin Korps Bhayangkara adalah putra terbaik yang mendapatkan mandat moral dari perwakilan rakyat.
“Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang saja (Kapolri lewat persetujuan DPR),” jelas Jimly Asshiddiqie mengenai kebijakan yang tetap menjunjung tinggi mekanisme checks and balances.
Target penyempurnaan regulasi internal yang dipatok hingga tahun 2029 menjadi bukti bahwa reformasi ini adalah proyek keberlanjutan yang direncanakan dengan matang. Upaya memperbaiki 24 Peraturan Kapolri menunjukkan keseriusan institusi untuk berbenah hingga ke tingkat teknis di lapangan.
Kehadiran Satgas Antikekerasan dan penguatan etika kerja diharapkan mampu menghapus duka masa lalu dan menggantinya dengan kebanggaan baru. Indonesia sedang bergerak menuju tatanan di mana hukum tegak berdiri sebagai pelindung kaum lemah dan penjaga perdamaian yang abadi.
Mari kita kawal bersama proses ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan harapan besar bagi kemajuan bangsa. Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai rakyatnya, dan cinta itu hanya bisa tumbuh melalui pelayanan yang ikhlas serta komitmen pada kebenaran yang hakiki. ***
