pancamerdeka.com — Sepanjang 2025, Indonesia menjalani fase penataan ulang kebijakan ekonomi di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya stabil.
Langkah awal diwujudkan melalui pemberlakuan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan menjadi penanda komitmen pemerintah pada disiplin fiskal.
Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut telah dirancang sebagai bagian konsolidasi jangka menengah. “Pemerintah secara resmi menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi 2024.
Presiden Prabowo Subianto kemudian menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak membebani konsumsi dasar masyarakat. “Kenaikan PPN hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Desember 2024.
Menjaga Stabilitas di Tengah Tekanan
Semester pertama 2025 diwarnai volatilitas global yang memengaruhi nilai tukar dan pasar keuangan. Pemerintah memilih menjaga stabilitas makro melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional, sembari menyiapkan fondasi bagi ekspansi jangka menengah.
Instrumen Baru dan Arah Ekspor
Peluncuran bullion bank pertama pada Februari 2025 menjadi tonggak penguatan sistem keuangan nasional. Pemerintah menilai instrumen ini penting untuk pengelolaan emas secara lebih terstruktur di dalam negeri.
Paruh kedua tahun ditandai penguatan diplomasi dagang. Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union. Reuters mencatat kesepakatan ini sebagai langkah strategis membuka pasar baru bagi ekspor Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan manfaat kepastian hukum dari perjanjian tersebut. “Perjanjian Indonesia–EAEU memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya, Desember 2025.
Menutup tahun, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum sektor sumber daya alam dengan mengajukan denda terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan kawasan hutan.
Tahun 2025 menjadi fase menata fondasi dan arah, sebagai bekal menghadapi dinamika ekonomi global ke depan. ***
