pancamerdeka.com — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat tetap terjaga di tengah dinamika ekspor CPO global yang fluktuatif.
Langkah strategis dilakukan dengan memprioritaskan distribusi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, seperti Papua dan daerah terpencil, sebagai wujud nyata pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Optimisme tetap terjaga seiring dengan komitmen Perum Bulog yang terus meningkatkan efektivitas penyaluran guna memastikan kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa sistem pemantauan distribusi saat ini terus menunjukkan tren positif dalam peta sebaran nasional.
Pemerintah bekerja keras melakukan sinkronisasi data agar pasokan yang ada di gudang-gudang logistik dapat segera sampai ke tangan pengecer di pasar-pasar tradisional secara tepat sasaran.
“Kalau monitor Minyakita itu cukup dengan peta sebaran Minyakita. Nah di situ aplikasi Minyakita ada, di situ sudah hijau semua Alhamdulillah sejak minggu yang lalu,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani pada Senin, 11 Mei 2026.
Integrasi sistem digital ini diharapkan mampu meminimalisir sumbatan distribusi sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan stabil.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pemerintah tetap mengawal ketersediaan minyak goreng di pasar agar masyarakat memiliki banyak pilihan konsumsi sesuai kemampuan ekonomi masing-masing.
Semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk melewati masa tantangan produksi akibat kenaikan harga bahan kemasan plastik di pasar dunia.
“Sekarang Rp 15.900-an. HET kan Rp 15.700. Harga hari ini kalau dibandingkan setahun yang lalu malah Rp 16.800. Ya, artinya sebenarnya minyak kita itu tidak naik,” jelas Budi Santoso pada Minggu, 10 Mei 2026.
Upaya mitigasi terus dilakukan dengan memperkuat pengawasan lapangan oleh tim Satgas Pangan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan konsumen secara luas.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, pemerintah yakin bahwa tantangan pasokan ini hanyalah bersifat sementara dan akan segera pulih seiring membaiknya kinerja perdagangan nasional.
Kepedulian terhadap para pedagang kecil dan UKM makanan tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan di sektor pangan strategis. ***
