pancamerdeka.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa angin segar bagi dunia usaha dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi data peserta pengampunan pajak terdahulu.
Dalam arahannya, Purbaya meminta para pengusaha tidak perlu khawatir karena pemerintah tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap harta yang sudah didaftarkan secara sah.
Purbaya secara elegan meluruskan kegaduhan yang sempat muncul dan memastikan bahwa fokus kementerian adalah mendukung pertumbuhan bisnis ke depan secara berkelanjutan.
Langkah ini diambil guna memberikan ketenangan bagi para wajib pajak agar tetap fokus pada pengembangan usaha tanpa rasa was-was akan adanya penggalian data lama.
“Yang sudah tax amnesty enggak akan digali-gali lagi, yang sudah didaftarkan itu ke depan mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja,” tutur Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Pemerintah lebih memilih memberikan waktu selama enam bulan bagi WNI untuk secara sukarela melakukan repatriasi aset demi memperkuat struktur ekonomi nasional.
Tenggat waktu hingga Desember 2026 merupakan kesempatan emas bagi para pemilik modal untuk membawa pulang dana mereka dan berkontribusi langsung pada pembangunan bangsa.
Menteri Keuangan meyakini bahwa dengan prosedur yang benar, para pelaku usaha akan merasa lebih nyaman menempatkan kekayaan mereka di dalam negeri.
“Jalankan saja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, enggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun,” imbuhnya ramah namun tegas.
Purbaya menegaskan bahwa selama masa jabatannya, integritas sistem perpajakan akan dijaga tanpa perlu terus-menerus memberikan fasilitas pengampunan pajak tambahan.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berwibawa, Kemenkeu mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyukseskan program repatriasi ini sebagai wujud cinta tanah air.
Diharapkan, miliaran rupiah dana yang masuk nantinya dapat menjadi penggerak roda ekonomi baru yang membawa kemajuan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
