pancamerdeka.com — Pemerintah India terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan sektor domestik di tengah aksi mogok nasional “Bharat Bandh” yang berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026. Meskipun aksi yang diorganisir oleh koalisi serikat buruh dan organisasi petani ini berdampak pada layanan publik, pemerintah menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan bertujuan untuk masa depan ekonomi yang lebih kuat.
Aksi massa yang terkonsentrasi di lebih dari 600 distrik ini menuntut peninjauan kembali 4 Kode Tenaga Kerja dan pembatalan perjanjian dagang interim dengan Amerika Serikat. Sektor transportasi di beberapa wilayah seperti Odisha dan Assam memang mengalami hambatan, namun layanan perbankan digital dan fasilitas kesehatan tetap berjalan untuk melayani masyarakat.
Menteri Perdagangan dan Industri, Piyush Goyal, menyatakan optimisme besar terhadap langkah strategis pemerintah. “Kesepakatan ini akan dicatat dalam tinta emas sejarah ekonomi kita,” ujar Goyal pada 11 Februari 2026. Ia menjamin bahwa komoditas sensitif tetap aman dan kebijakan ini adalah bagian dari visi kemajuan nasional jangka panjang.
Menuju Modernisasi Ketenagakerjaan
Pandangan serupa disampaikan oleh Bumba Mukherjee, Presiden Negara Bagian NFITU West Bengal. Dalam keterangannya pada 12 Februari 2026, Mukherjee menekankan bahwa reformasi kode tenaga kerja adalah bagian dari modernisasi. Menurutnya, aksi mogok hanya akan merugikan ekonomi pekerja itu sendiri di tengah upaya negara meningkatkan daya saing global.
Di sisi lain, perwakilan pekerja seperti Amarjeet Kaur dari AITUC menyatakan pada 12 Februari 2026 bahwa aksi ini adalah bentuk partisipasi aktif buruh dalam mengawal hak-hak mereka. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan kedewasaan demokrasi India dalam mendiskusikan arah kebijakan pembangunan nasional.
Sektor pendidikan di beberapa negara bagian tercatat melakukan penutupan sementara untuk menjaga keamanan. Pemerintah terus membuka ruang dialog dengan para pimpinan serikat guna memastikan transisi kebijakan berjalan harmonis tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak. *
