pancamerdeka.com – Keputusan Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025) memunculkan diskusi luas tentang tata kelola hukum di Indonesia. Penyidik menilai Victor kooperatif dalam penyidikan dugaan korupsi perpajakan yang diajukan 14 November 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menjelaskan dasar pencabutan tersebut. “Penyidik menganggap kooperatif,” katanya. Penjelasan ini menimbulkan perhatian karena tidak semua pihak yang dicegah mendapat perlakuan serupa.
Dari lima orang yang diajukan untuk dicegah, hanya Victor yang dicabut. Dalam perspektif kebijakan publik dan praktik global, standar pencabutan pencekalan biasanya membutuhkan parameter terukur agar tidak menimbulkan disparitas dan persepsi ketidaksetaraan.
Anang menegaskan pencekalan bersifat antisipatif dan penyidikan berjalan profesional. Ia menyebut status seluruh pihak masih saksi. “Itu kewenangan penyidik,” ujarnya. Namun, pernyataan itu tidak menjawab detail mengenai evaluasi risiko dan konsistensi antar kasus.
Kasus yang melibatkan dugaan manipulasi pajak perusahaan tidak hanya berdampak pada integritas hukum, tetapi juga pada kepercayaan ekonomi nasional. Negara lain menjadikan konsistensi penegakan hukum sebagai ukuran transparansi, stabilitas, dan kredibilitas sistem.
Kejagung mengonfirmasi pencabutan sejak Minggu (30/11/2025). “Benar telah dimintakan pencabutan,” kata Anang. Karena itu, masyarakat membutuhkan penjelasan lebih jelas agar keputusan tidak dianggap sebagai pengecualian terhadap figur tertentu.
Preseden pencabutan pencekalan figur besar harus dipantau karena dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Indonesia berada pada era ketika standar transparansi semakin diperluas dan keterbukaan informasi menjadi tuntutan dasar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola hukum yang baik memerlukan penjelasan lengkap, konsistensi, dan komunikasi publik yang kuat. Publik menanti langkah berikut sebagai indikator arah reformasi hukum Indonesia. (*)
